Politik Hukum Pidana Perzinaan

Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. Diterbitkan oleh Jawa Pos 25 Desember 2018 Let’s kill all the lawyers merupakan ungkapan Shakespeare untuk menunjukkan bahwa ahli-ahli hukum itu malah merusak hukum itu sendiri. Dalam hal ini kurang lebih cocok dengan para ahli hukum yang sema-mena menerjemahkan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai uji materiil KUHP. Pemahaman yang disampaikan […]

Continue Reading →

Ketua DPR Berstatus Tersangka

Muhammad Fatahillah Akbar Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada Diterbitkan Jawa Pos 17 November 2017 Quid leges sine moribus bermakna apalah artinya hukum tanpa moralitas. Adagium itu pada dasarnya sangat cocok dengan babak kedua penetapan tersangka Setyo Novanto. Ada dua hal yang dapat dipelajari dan disoroti dalam ranah hukum pidana terkait tindakan Setyo […]

Continue Reading →

Dewan Pendukung Rasuah

Muhammad Fatahillah Akbar Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diterbitkan di Jawa Pos 5 Juli 2017 Quis custodiet ipsos custodies? Who watches the watchers? Siapa yang mengawasi pengawas? Adagium ini sangat tepat kiranya disandingkan dengan fenomena KPK versus DPR. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPR menggunakan hak angketnya secara irasional untuk mempertanyakan […]

Continue Reading →

Status Terdakwa dalam Jabatan Tertentu

Muhammad Fatahillah Akbar Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diterbitkan oleh Jawa Pos 6 Maret 2017 “A Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, and not merely because it complies with formal requirement.” Pendapat tersebut dikemukakan oleh Fuller dalam buku Jurisprudence: an Outline. Dalam pandangan tersebut, harus dimaknai bahwa moral […]

Continue Reading →

Sulitnya untuk Korupsi

Muhammad Fatahillah Akbar Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diterbitkan Jawa Pos 12 Februari 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017 merupakan Putusan yang akan sangat mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak hanya kali ini mengeluarkan […]

Continue Reading →

Lemahnya Keamanan Nasional

Thursday, 17 February 2011 HENRI Nowten menyatakan seakan-akan konsep zoon politicon bahwa manusia membutuhkan manusia lain mulai terkikis perkembangan zaman. Memasuki era modern, masyarakat lebih egois me-mikirkan kepentingan masing-masing dan bila terdapat perbuatan yang mengganggu kepentingan mereka, tidak dapat dielakkan terjadinya kekerasan dengan korban yang bahkan satu keluarga, agama, negara, ras, dan sebagainya. Jadi konflik […]

Continue Reading →

Hukuman Maksimal bagi Mafia Hukum

“NEMO prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur”(tidak seorang normal pun dipidana karena kejahatan yang telah diperbuat, tetapi untuk membasmi kejahatan itu sendiri). Demikian adagium ciptaan seorang filsuf Romawi bernama Seneca.Tujuan dijatuhkannya pidana adalah semata-mata untuk membasmi kejahatan itu sendiri. Dalam menjalankan upaya penal policy atau kebijakan pemidanaan dibentuk perundangan-undangan yang memberikan sanksi pidana […]

Continue Reading →

Memperkuat Lembaga Praperadilan dibandingkan melahirkan Hakim Komisaris

HET Recht Hink Achter de Feiten Aan, hukum selalu terpincang-pincang di belakang zaman. Asas tersebut memberi makna bahwa suatu pembentukan hukum akan sangat sulit jika harus selalu sesuai dengan zaman. Asas tersebut diperkuat oleh pendapat Von Savigni yang menyatakan bahwa hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, bukan sebaliknya. Pendapat Von Savigny tersebut bila dipersingkat menjadi […]

Continue Reading →

Tembak Mati baga Para Koruptor

TEMBAK mati merupakan prosedur pelaksanaan pidana mati yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Pidana mati merupakan hal yang lazim digunakan dari zaman Raja Hammurabi, pengkodifikasi hukum pertama kail hingga sekarang. Namun kontroversi yang timbul adalah pidana mati tidak lagi relevan dengan Indonesia yang menjungjung tinggi hak hidup sebagai non derogable right […]

Continue Reading →

Ancaman Pidana Mati pada Korupsi Bencana Alam

PRAY for Indonesia. Kalimat tersebut merupakan sebuah rangkaian kata yang memberikan makna dukungan bagi Indonesia yang telah dirundung berbagai bencana. Gunung Merapi yang meletus, Tsunami di Mentawai, banjir bandang di Wasior, serta berbagai bencana yang memang merupakan kehendak tuhan. Kalimat tersebut bahkan muncul dalam dunia Internasional. Pada akhirnya tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari dunia internasional […]

Continue Reading →