Politik Hukum Pidana Perzinaan
Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. Diterbitkan oleh Jawa Pos 25 Desember 2018 Let’s kill all the lawyers merupakan ungkapan Shakespeare untuk menunjukkan bahwa ahli-ahli hukum itu malah merusak hukum itu sendiri. Dalam hal ini kurang lebih cocok dengan para ahli hukum yang sema-mena menerjemahkan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai uji materiil KUHP. Pemahaman yang disampaikan […]
Ketua DPR Berstatus Tersangka
Muhammad Fatahillah Akbar Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada Diterbitkan Jawa Pos 17 November 2017 Quid leges sine moribus bermakna apalah artinya hukum tanpa moralitas. Adagium itu pada dasarnya sangat cocok dengan babak kedua penetapan tersangka Setyo Novanto. Ada dua hal yang dapat dipelajari dan disoroti dalam ranah hukum pidana terkait tindakan Setyo […]
Dewan Pendukung Rasuah
Muhammad Fatahillah Akbar Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diterbitkan di Jawa Pos 5 Juli 2017 Quis custodiet ipsos custodies? Who watches the watchers? Siapa yang mengawasi pengawas? Adagium ini sangat tepat kiranya disandingkan dengan fenomena KPK versus DPR. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPR menggunakan hak angketnya secara irasional untuk mempertanyakan […]
Status Terdakwa dalam Jabatan Tertentu
Muhammad Fatahillah Akbar Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diterbitkan oleh Jawa Pos 6 Maret 2017 “A Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, and not merely because it complies with formal requirement.” Pendapat tersebut dikemukakan oleh Fuller dalam buku Jurisprudence: an Outline. Dalam pandangan tersebut, harus dimaknai bahwa moral […]
Sulitnya untuk Korupsi
Muhammad Fatahillah Akbar Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diterbitkan Jawa Pos 12 Februari 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017 merupakan Putusan yang akan sangat mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak hanya kali ini mengeluarkan […]